BBSNEWS.CO.ID, Hari Purwanto, selaku Direktur Eksekutif dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR), mendesak pihak kepolisian untuk segera menetapkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, sebagai tersangka terkait dugaan keterlibatannya dalam pengamanan situs judi online.
Dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke bbsnews.co.id pada hari Senin, 9 Juni 2025, Hari menegaskan bahwa langkah penetapan tersangka seharusnya dilakukan tanpa penundaan. Ia juga mengingatkan agar Kepolisian tidak memberi perlindungan atau bermain mata dengan Budi Arie, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Projo, karena sampai saat ini belum ada tindakan hukum formal terhadapnya.
Hari menyoroti bahwa bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat. Budi Arie pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 19 Desember 2024. Selain itu, dalam surat dakwaan terhadap terdakwa lain yang pernah bekerja di lingkungan Kemkominfo, nama Budi Arie juga disebutkan oleh sejumlah saksi fakta.
Namun, meskipun bukti tersebut cukup, belum ada penetapan resmi tersangka setelah lima bulan berlalu sejak pemeriksaan. Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan publik, apalagi Budi Arie turut muncul dalam surat dakwaan terkait kasus judi online wyang melibatkan beberapa mantan pegawai Kemkominfo, seperti Zulkarnaen dan kolega lainnya.
Hari secara tegas menyatakan bahwa lambatnya penetapan tersangka bertentangan dengan slogan Polri, PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Ia mempertanyakan kejelasan penanganan kasus ini, dan menilai bahwa jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut, citra institusi Polri bisa tercoreng, bahkan disalahartikan sebagai bentuk perlindungan terhadap sistem judi online.
Dugaan Pengaturan Keuntungan oleh Budi Arie
Sebelumnya, muncul laporan yang mengaitkan Budi Arie Setiadi dengan praktik pengamanan situs judi online. Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Mei 2025, diduga Budi Arie meminta bagian sebesar 50 persen dari keuntungan dari aksi pengamanan situs herototo yang dilakukan oleh sejumlah mantan pegawai Kemkominfo.
Kasus ini bermula sejak Oktober 2023, saat Budi Arie diduga memberi arahan kepada Zulkarnaen untuk mencari orang yang mampu mengumpulkan data terkait situs judi online. Zulkarnaen kemudian mengenalkan Adhi Kismanto, yang meski tidak memenuhi syarat akademik, tetap dipekerjakan di Kemkominfo atas rekomendasi langsung dari Budi Arie.
Pada April 2024, setelah penghentian praktik pengamanan di lantai 3 kantor Kemkominfo, Zulkarnaen dan Adhi bertemu dengan Budi Arie di kediamannya di Widya Chandra. Mereka meminta izin memindahkan kegiatan ke lantai 8, dan Budi menyetujuinya.
Dalam sebuah pertemuan di sebuah kafe bernama Pergrams, disepakati bahwa keuntungan dari aktivitas pengamanan akan dibagi secara proporsional: 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi. Praktik pengamanan ini kembali aktif pada Mei 2024, dan terdakwa Muhjiran, alias Agus, menerima uang sebesar Rp48,75 miliar dari kegiatan tersebut. Pembayaran dilakukan dengan kode tertentu yang merujuk pada bagian masing-masing pihak.
Budi Arie membantah keras tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai fitnah dan rekayasa dari pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa selama pemeriksaan di Bareskrim Polri, tidak pernah ada pertanyaan mengenai bagian keuntungan 50 persen, dan ia tidak pernah meminta ataupun menerima bagian dari keuntungan tersebut.
Dalam wawancara di sebuah siniar, Budi Arie menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya politik untuk mem-framing dirinya sebagai pelaku judi online. Ia menegaskan bahwa dirinya justru aktif memberantas praktik judi online. Ia juga menyindir ketua umum partai politik tertentu yang tidak pernah menyampaikan pendapat terkait judi online, dan menyebut bahwa tuduhan ini hanyalah upaya membalikkan fakta.
Peluang Pemeriksaan Ulang oleh Polri
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa penyidik memiliki kesempatan untuk memanggil kembali Budi Arie terkait kasus ini, apabila ada petunjuk baru dari proses persidangan. Ia menambahkan bahwa saat ini, pihaknya sedang memantau jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan mengikuti arahan hakim dalam penanganan kasus ini.
Sigit menegaskan bahwa pemeriksaan ulang dapat dilakukan jika diperlukan, dan pihak kepolisian tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum secara transparan dan profesional dalam menuntaskan kasus dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam praktik judi online.
