BBSNEWS.CO.ID, Sejumlah purnawirawan TNI dipimpin Roy Suryo mendatangi Fakultas Kehutanan UGM pada 15 April lalu untuk menuntut klarifikasi keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Aksi itu memicu laporan ke polisi oleh relawan Jokowi, yang menilai tuduhan tersebut memunculkan kegaduhan publik.
Laporan ke Polda Metro Jaya
Pada Jumat, 25 April 2025, relawan yang diwakili Kapriyani mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya (LP/B/2712/IV/2025) terhadap tiga orang: Roy Suryo, ahli forensik digital Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tyassuma. Mereka diduga melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan/atau Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE karena menyebarkan kabar bahwa ijazah Jokowi palsu, sehingga menimbulkan onar.
Respons Roy Suryo
Roy Suryo menanggapi laporan itu dengan tertawa kecil. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi dan menegaskan pentingnya “equality before the law.” Menurutnya, tuduhan penghasutan justru harusnya membuat pihak pelapor malu, karena aduan serupa sebelumnya ditolak di Bareskrim dan hanya diterima di Polres Jakarta Pusat dari kelompok berbeda. Roy juga menyatakan tidak pernah menerima atau meminta donasi terkait kasus ini.
Sikap UGM
UGM memastikan bahwa Jokowi memang alumnus Fakultas Kehutanan angkatan 1985. Wakil Rektor Prof. Wening Udasmoro memaparkan bukti administrasi kampus: salinan ijazah SMA, catatan ujian skripsi, hingga naskah skripsi Jokowi. Menurut Wening, UGM siap membuka berkas-berkas tersebut di hadapan lembaga peradilan untuk membuktikan keaslian ijazah.
Dengan demikian, kontroversi ijazah Jokowi kini berlanjut ke ranah hukum, sementara UGM berdiri di posisi netral: menyediakan dokumen resmi untuk menegaskan bahwa Joko Widodo lulus tepat waktu pada 5 November 1985.
