BBSNEWS.CO.ID, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, menyoroti serius kasus aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan bermain judi online. Ia menegaskan, siapa pun ASN yang terbukti terlibat harus dijatuhi hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Zeira setelah muncul laporan dari PPATK dan BKD Sumut yang mendeteksi adanya aktivitas transaksi mencurigakan menuju situs judi daring, termasuk situs seperti herototo yang sering dikaitkan dengan permainan taruhan digital.
“Kalau ada ASN terbukti ikut bermain judi online, harus ditindak sesuai Undang-Undang ASN dan aturan disiplin pegawai. Tidak ada alasan untuk melindungi pelanggaran seperti ini,” ujar Zeira kepada wartawan, Selasa (28/10).
ASN Harus Jadi Teladan, Bukan Justru Ikut Judi Online
Menurut Zeira, ASN memiliki beban moral dan tanggung jawab publik yang tinggi. Sebagai pelayan masyarakat, mereka wajib menjaga integritas dan menjauhi aktivitas ilegal, termasuk permainan judi online seperti herototo dan platform sejenis.
Ia menegaskan, kebiasaan buruk seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak citra pemerintahan.
“Kalau pegawai negeri ikut-ikutan main judi daring, masyarakat jadi kehilangan kepercayaan. Pemerintah itu seharusnya memberi contoh, bukan malah ikut hal yang melanggar,” tegasnya.
Dorongan Tindak Lanjut dan Pengawasan dari Pemerintah Daerah
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menindaklanjuti temuan PPATK dan BKD. Ia meminta agar daftar ASN yang diduga bermain judi online segera diverifikasi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain penegakan hukum, Zeira menilai penting adanya langkah pencegahan sistematis di kalangan ASN. Mulai dari edukasi mengenai dampak negatif judi daring hingga peningkatan pengawasan internal di setiap instansi pemerintah.
Menurutnya, fenomena seperti ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga mencerminkan krisis moral.
“ASN itu digaji dari uang rakyat. Sudah seharusnya mereka menunjukkan etika dan profesionalisme. Pemerintah harus perkuat pengawasan agar tidak ada ruang bagi perilaku menyimpang seperti main judi online,” ujarnya.
Lebih dari Seribu ASN Sumut Diduga Terlibat Judi Online
Sebelumnya, Satpol PP Sumatera Utara membeberkan data yang cukup mengejutkan: sebanyak 1.037 pegawai, baik ASN maupun non-ASN, diduga ikut terlibat dalam kegiatan judi online.
Data tersebut berasal dari hasil koordinasi PPATK dan BKD Sumut, yang menemukan pola transaksi keuangan digital mengarah ke situs-situs taruhan seperti herototo dan jaringan judi lainnya.
Saat ini, proses klarifikasi dan pemeriksaan sedang dilakukan oleh Satpol PP bersama BKD Sumut. Hasilnya akan menentukan tingkat pelanggaran dan jenis sanksi disiplin yang bakal dijatuhkan kepada masing-masing individu.
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Internal
Zeira juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap ASN tidak bisa dilakukan setengah hati. Pemerintah daerah harus memastikan sistem kontrol berjalan efektif agar potensi penyalahgunaan jabatan atau aktivitas ilegal seperti judi online bisa dicegah sejak dini.
Ia mendorong agar dilakukan audit internal berkala, terutama terkait penggunaan perangkat dan akses digital di lingkungan kerja. Menurutnya, dengan era teknologi sekarang, pengawasan berbasis data menjadi hal yang wajib.
“Pengawasan jangan cuma formalitas. Kalau memang ada indikasi transaksi ke situs-situs seperti herototo, segera ditindak. ASN itu bukan warga biasa; mereka simbol kepercayaan publik,” ungkapnya.
Judi Online Sebagai Ancaman Sosial dan Moral
Lebih lanjut, Zeira menilai maraknya judi daring telah menjadi ancaman sosial di berbagai daerah. Banyak masyarakat yang tergoda oleh iming-iming keuntungan cepat tanpa sadar bahwa permainan seperti herototo hanyalah jebakan digital.
Aktivitas semacam ini, kata Zeira, bisa menghancurkan ekonomi keluarga dan menurunkan produktivitas kerja, apalagi jika dilakukan oleh aparatur pemerintah.
“Banyak yang awalnya coba-coba, tapi lama-lama jadi candu. Kalau ASN sudah kecanduan, dampaknya bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga ke pelayanan publik,” jelasnya.
Perlu Edukasi dan Pembinaan Khusus
Selain memberikan sanksi, Zeira menyarankan agar dilakukan pembinaan dan edukasi digital kepada seluruh ASN. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengadakan seminar, pelatihan, dan sosialisasi tentang bahaya judi online.
Menurutnya, pencegahan jauh lebih penting daripada sekadar menghukum. Karena kalau tidak disertai edukasi, kasus serupa akan terus terulang.
“ASN harus punya literasi digital yang baik. Mereka perlu tahu kalau situs seperti herototo bukan tempat mencari untung, tapi malah bisa bikin rugi,” tambahnya sambil tersenyum.
Langkah Tegas Sebagai Bentuk Integritas Pemerintahan
Zeira menegaskan, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar, tanpa pandang bulu. Tindakan disipliner seperti penurunan pangkat, skorsing, atau bahkan pemecatan harus dilakukan sesuai tingkat kesalahannya.
Ia juga meminta agar masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi ASN bermain judi daring. Transparansi publik, menurutnya, bisa membantu membersihkan birokrasi dari perilaku menyimpang.
“Kalau pemerintah ingin dipercaya, ya harus bersih dulu dari dalam. Jangan kasih ruang untuk ASN yang masih main di situs-situs taruhan online seperti herototo,” katanya dengan nada tegas.
Penutup: ASN Harus Jadi Cermin Integritas, Bukan Cermin Ketergantungan
Kasus ini jadi pengingat bahwa profesionalitas ASN tidak hanya diukur dari kinerja, tapi juga dari perilaku dan moralitasnya. Zeira berharap pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kesadaran moral pegawai negeri agar tidak terjerumus dalam praktik ilegal.
Sementara bagi masyarakat umum, kasus ini jadi pelajaran berharga: jangan mudah tergoda permainan digital seperti herototo atau platform judi lainnya yang menjanjikan kemenangan palsu. Pada akhirnya, uang hasil kerja keras yang halal jauh lebih membawa berkah daripada kemenangan instan yang menyesatkan.