Uji Publik KPU Dalam Membuat Peraturan Pemutakhiran Data Pemilih Jelang Pilkada 2017 daerah Otonomi Khusus

oleh
Uji Publik KPU Dalam Membuat Peraturan Pemutakhiran Data Pemilih Jelang Pilkada 2017 daerah Otonomi Khusus


PaparazyNews.NET – Hal tersebut, diungkapkan Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat membuka uji publik tentang pemutakhiran data pemilih dan pemilihan kepala daerah di daerah otonomi khusus, Selasa (07/06) di Ruang Sidang Utama KPU.

“Kami (KPU-red) berpandangan penting untuk memisahkan peraturan pemilihan di daerah khusus dan tidak mencampurkannya ke peraturan lainnya,” ujar Husni.

Di kesempatan yang sama, komisioner KPU, Ida Budhiati menegaskan, bahwa pemisahan peraturan daerah khusus selain untuk mempermudah dalam pemahaman bagi stakeholder, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir sengketa pilkada yang nantinya akan muncul.

” Belajar dari pengalaman pelaksanaan pilkada sebelumnya, kepastian hukum menjadi salah satu potensi diajukannya sengketa di daerah Otonomi khusus,” jelasnya saat rapat Uji Publik.

Lebih lanjut Ida Budhiati menjelaskan, dalam regulasi ini terdapat perbedaan yang menonjol antara Aceh, Papua dan Papua Barat.

“Terdapat perbedaan dalam regulasi di Aceh, Papua dan Papua Barat, di Aceh pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota regulasi yang mengatur sama, sedangkan di Papua dan Papua Barat regulasi ini hanya mengatur pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,” tutupnya.

Pelaksanaan uji publik ini merupakan kali ketiga, setelah sebelumnya KPU juga telah melaksanakan uji publik terhadap lima Peraturan KPU (PKPU).

Jakarta, 09 Mei 2016
Penulis: Dede.Setiawan