Teman Ahok’ Siap Koordinasi Dengan KPUD, Jika Proses Verifikasi Dipersulit

Teman Ahok' Siap Koordinasi Dengan KPUD, Jika Proses Verifikasi Dipersulit


PaparazyNews.NET – Setelah banyak upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan serta tidak ingin pasangan Ahok – Heru maju ke pilgub DKI 2017 nanti, Kini lawan politik Ahok kembali mengambil langkah dalam menjegal pasangan independen ini untuk maju pada pilgub nanti.

Segala cara dilakukan untuk menjegal pasangan Ahok – Heru dalam maju pada Pilgub 2017 nanti. Dan seberapa besarkah pengaruh Ahok dalam aksinya memberantas Mafia Anggaran dan Koruptor di Indonesia yang membuat Gubernur DKI Jakarta ini penuh Fitnah dari lawan – lawan pesaingnya.

‘Teman Ahok’ menyatakan siap berkoordinasi dengan KPUD DKI Jakarta dalam hal apapun terkait persyaratan terdaftarnya Ahok sebagai calon independen, termasuk proses verifikasi.

” Koordinasi dengan KPU itu wajib hukumnya bagi Teman Ahok. Tidak hanya proses verifikasi, kita tentu juga akan bekerjasama dengan KPUD terkait dengan persyaratan administrasi dan kelengkapan pendaftaran. Ini justru proses yang penting sebelum verifikasi” tegas juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas.

Untuk itu, Amalia berjanji akan segera membuat jadwal pertemuan dengan KPUD, Amalia mengaku belum bisa memastikan tanggalnya meskipun sudah ada perbincangan soal pertemuan ini dengan pihak KPUD.

” Saat ini ada beberapa hal yang mendesak yang tengah kita selesaikan menuju 1 Juta KTP. Kita akan segera koordinasi dengan KPU dalam minggu – minggu ini.” ujar Amalia.

Hal ini disampaikan ‘Teman Ahok’ menyambut berita yang mengutip Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno yang menghimbau, bahwa KPUD membutuhkan peran aktif dari relawan Ahok terkait proses verifikasi.

Ia khawatir, jika proses verifikasi tidak berjalan lancar justru dapat merugikan pasangan calon, yakni Ahok dan Heru.

” Hanya saja tim dari calon akan pro aktif, biar terverifikasi. Biar bisa koordinasi saat tim datang. Sebab kalau nanti petugas KPU tidak ketemu kan yang rugi juga Ahok. Nah untuk antisipasi, teman Ahok harus koordinasi untuk pastiin,” kata Sumarno.

Perubahan UU Pilkada yang baru disahkan memang menjadikan beban kerja KPUD dan ‘Teman Ahok’ sebagai pengusung akan jauh lebih berat.

Dengan metode sensus yang dimasukkan dalam pasal 48, artinya tim KPUD harus bertatap muka langsung dengan satu juta pemberi dukungan dalam rentang waktu 14 hari.

” Meski UU ini masih akan memasuki tahap gugatan, kita harus mulai melihat ke lapangan. UU baru ini mewajibkan KPU berusaha keras memverifikasi. Resikonya adalah kita harus berusaha keras menghadirkan. Ini pekerjaan besar, ‘Teman Ahok’ dan KPUD memang harus menjadi mitra kerja solid di lapangan.” tutup Amalia.

Jakarta, 08 Mei 2016
Penulis: Yudi Morrison