Satpol PP Temukan Tambak Udang Diduga Tak Berizin

Satpol PP Saat melakukan kunjungan ke tambak udang

Satpol PP Pandeglang banyak menemukan perusahaan tambak udang perorangan yang diduga tak berizin di Kecamatan Cikesik Kabupaten Padeglang.

“Setelah kita melakukan pengawasan langsung dilapangan berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat, memang ada beberapa lokasi tambak udang milik perseorangan di wilayah pesisir laut di Cikeusik diduga tidak mengantongi izin,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Pandeglang, Dadan Saladin yang didampingi Kasi Pengawasan dan Pendalian, Tata dan Kasi Trantibum, Ii saat ditemui dilokasi Tambak Udang di Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik, kemarin.

“Kita sudah peringatkan dan himbau secara langsung dan tertulis untuk segera mengurus izin terlebih HO nya, agar tidak dipersoalkan masyarakat, seperti ada beberapa lokasi tambak yang diadukan ke dewan ternyata izinnya lengkap dan itu milik salah satu PT,” ujar.

Menurut Dadan, berdasarkan instruksi Bupati Pandeglang pihaknya telah melakukan pengawasan soal berbagai izin oprasional seperti tambak udang, Bachingplant termasuk sejumlah waralaba yang ada di wilayah tersebut.

“Salah satunya izin tambak udang milik PT GBI di Cikiruhwetan yang disoalkan ternyata izin operasionalnya lengkap. Namun memang ada beberapa tambak udang yang belum mengantongi izin, kita sudah tekankan untuk segera diselesaikan izinnya,” tandas mantan Camat Cimanuk dan Pandeglang ini.

Sementara lanjut Dadan, untuk bachingplant Jayamix yang berlokasi di Citeureu Panimbang dari laporan pengelolanya memang tidak memiliki izin karena sifatnya sementara tidak permanen dan akan selesai akhir desember 2017 nanti selama pekerjaan pengecoran jalan di wilayah Pandeglang Selatan yang didanai dari APBN itu selesai dikerjakan oleh pihak pengusaha tersebut.

“Namun sekali lagi kita tekankan agar tetap memiliki izin lingkungan setempat dan koordinasi dengan pihak terkait di lingkungan pemda Pandeglang agar tidak menjadi permasalahan seperti muncul infomasi di media yang menyoalkan keberadaan Bachingplant itu. Kita sebagai penegakan perda berkewajiban untuk melakukan pengawasan sesuai intruksi pimpinan,” tegasnya lagi, seraya menambahkan bahwa untuk keberadaan sejumlah waralaba pihaknya akan terus melakukan pengawasan berkelanjutan karena diketahui masih banyak izin yang sudah kadaluarsa atau mati.

“Berdasarkan peraturan bupati, kita sudah melakukan himbauan keseluruh waralaba yang ada salah satunya soal waktu buka dan tutup sudah ditempel di semua waralaba seperti indomart, alfamart, dan alfamidi,” tambahnya.(red)

Facebook Comments
torabika