Sama-Sama Tokoh Independen di Indonesia, Ahok & Fahri Hamzah

Sama-Sama Tokoh Independen di Indonesia, Ahok & Fahri Hamzah


PaparazyNews.NET – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengomentari usulan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah soal formulir dukungan untuk calon independen dalam pilkada. Dampak Akibat usulan tersebut, Ahok menyindir Fahri sebagai anggota DPR RI Independen karena sudah dipecat dari PKS.

” Fahri Hamzah sama saya itu saingan saja. Gue sama dia kan independen, cuma dia Wakil Ketua DPR RI independen, Kalo Gue kan Cagub independen ” kata Ahok, Rabu (08/06) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Menurut Fahri Hamzah sebelumnya, mengusulkan agar KPU membuat formulir standar untuk calon independen yang ingin maju saat pilkada. Dengan demikian, formulir data KTP di seluruh Indonesia memiliki format yang sama.

Bagi Ahok menduga usulan tersebut untuk menjegalnya agar tidak bisa ikut Pilkada DKI 2017. Soalnya, formulir dukungan data KTP yang dibuat ‘Teman Ahok’ sudah hampir mencapai 1 juta orang.

Dia pun menyindir Fahri Hamzah yang sesungguhnya saat ini bernasib sama sepertinya, yaitu tanpa partai atau gerbong.

Bahkan, dia menyebut Fahri Hamzah menjadi anggota DPR RI independen, sama sepertinya yang ingin menjadi cagub independen.

Perbedaannya adalah, kalau Cagub independen diatur dalam undang – undang, sementara anggota DPR RI independen tidak diatur undang-undang.

“Jadi, Fahri Hamzah nih paling hebat se-Indonesia, jadi anggota DPR independen, enggak ada di UU. Kalau saya kan cagub independen. Jadi, sebetulnya dia lebih inovatif dan lebih hebat dari saya. Makanya, saya sama dia saingan,” kata Ahok sambil bercanda.

Sebelumnya, memang diketahui Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan pada rapat paripurna DPR, pada Kamis (02/06) yang isinya memuat ketentuan yang memperketat proses verifikasi kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen.

Ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada. Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/­kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan data KTP-nya.

Jika pendukung calon tak bisa ditemui, pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS dalam tiga hari, dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Begitulah isi dari Undang – Undang Pilkada yang tertuang dalam Pasal 48 yang telah disahkan oleh DPR RI.

Jakarta, 08 Mei 2016
Penulis: Yudi Morrison