Rano Dilaporkan Ke Badan Kehormatan DPRD Banten.

oleh

[BbsNews.Co.Id] Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Moch. Rano Alfath dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Diduga terkait pelanggaran Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Saya datang ke Badan Kehormatan Dewan Provinsi Banten untuk melaporkan dugaan pelanggaran UU MD3 yang dilakukan oleh Rano Alfath,”Kata Khotibyani, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya kepada Wartawan Media Online Bbsnews.co.id. Selasa (13/6/2017).

Khotibyani menambahkan, Ia menilai bahwa terpilihnya Rano Alfath sebagai ketua KNPI Provinsi Banten amat jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 350 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 atau yang biasa disebut Undang Undang MD3.

“Dalam pasal 350 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 atau yang biasa disebut Undang Undang MD3 dengan tegas dinyatakan bahwa Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi,”jelas Khotib

Lebih lanjut Khotib menjelaskan, bahwa Rano Alfath adalah anggota komisi V di DPRD Provinsi Banten yang membidangi kepemudaan. Sudah tentu akan syarat kepentingan terhadap tugasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dengan jabatan Ketua KNPI Provinsi Banten kedepan.

“Saya berharap Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten dapat segera memproses laporan yang dilayangkan untuk tegaknya aturan dan marwah lembaga legislatif,”harapnya.

Di tempat terpisah Moch. Rano Alfath mengatakan, pada prinsipnya ia menghormati sang pelapor yang sudah melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten. Apalagi dinegara ini menganut demokrasi jadi semua warga berhak untuk menyampaikan hak nya.

“Kejadian ini akan saya jadikan pembelajaran yang berharga dan sebagai masyarakat berhak untuk melapornya,”katanya saat di hubungi wartawan BbsNews.Co.Id lewat Via WhatsApp.

Foto Moch. Rano Alfath

Lanjut Rano, dirinya akan mengikuti mekanisme aturan yang ada sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. ia juga berharap semua kejadian ini bisa di jadikan pembelajaran bersama serta bisa membuat kemajuan kepemudaan banten.

“Saya akan mengikuti peraturan dan perundangan yang ada sesuai mekanisme,”pungkasnya.(Helmi/Harso)