PTUN Tolak Gugatan Balon Independen

0

Pilkada Lebak 2018

PTUN Jakarta menolak gugatan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati dari jalur independen CS-DS terhadap tergugat KPU Lebak.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadian Tinggi Tata usaha Negara Jakarta pada Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Dr. Disiplin F manao, S.H., M.H. sebagai hakim ketua majlis, Boy Mirwadi, S.H. dan Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum. keduanya selaku hakim anggota.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin( 26 /3) oleh majlis hakim tersebut dibantu Lala Dewi, S.H., M.H. panitera pengganti pada pengadilan PTUN setempat.

Adapun hasil putusannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, keterangan para saksi fakta
yang diajukan para pihak termasuk Keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat sepenuhnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dinyatakan tidak peru dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. maka Para Penggugat berada diphak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ni”

Memperhatikan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradlan Tata Usaha Negara dan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1886 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waikota Menjadi Undang-Undang peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 serta segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI, 1. Menyatakan pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara dengan objek sengketa a quo. 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Sementara itu, Ace Sumiarsa Ali salah satu komisioner KPU Lebak mengatakan, KPU Lebak mengapresiasi hasil keputusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan tersebut. Dengan demikian itu artinya, keputusan keputusan yang lain sebelumnya (DKPP dan Panwas) telah sejalan dengan keputusan PTUN tersebut.

” Tentunya sekarang sekarang tinggal pokus pada tugas sebagai penyelenggara pemilu, agar jalannya pilkada di Lebak ini berjalan sukses. Tentunya ini juga tak lepas kami berharap peran serta semua masyarakat Lebak untuk menyukseskan pula ” Tandas Ace via telepon. (pedi)

Facebook Comments
torabika