PN Tangerang Sudah Jadi Target

Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT pada pejabat PN Tangerang, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menyegel dua ruangan milik hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang.

Humas Pengadilan Negeri Tangerang, M Irfan Siregar mengatakan, kedua ruangan itu disegel sejak sekitar pukul 16.30 WIB, Senin (12/3).

“Ada dua ruangan yang disegel, yakni milik Bu Wahyu dan panitera pengganti Bu Tuti. Kemarin disegel oleh KPK. Infonya kalau Bu Tuti masih diperiksa KPK sampai sekarang, kalau Bu Wahyu kami belum tau,” kata Irfan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Irfan menjelaskan, Tuti diamankan oleh KPK di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin sore. Sementara, untuk penangkapan Wahyu jajarannya belum mengetahui lokasi penangkapannya.

Berdasarkan pantauan dilokasi tersebut, dua ruangan yang diamankan yaitu berada di lantai yang berbeda. Ruang kerja hakim yaitu Wahyu di lantai 2. Sementara meja kerja Tuti terletak di lantai tiga. Kedua ruang kerja tersebut nampak sudah dipasang KPK line.

Dia menjelaskan soal penangkapan kedua pejabat tersebut.

“Kalau panitera iya di PN. Kalau hakim belum tau, karena kemarin itu dia sedang tidak bertugas disini (Pengadilan Negeri Tangerang). Infonya lagi izin cuti keluar kota. Jadi belum tau persis dimana dia ditangkap apakah sudah pulang atau di luar kota,” ucapnya.

Mengenai penanganan kasus yang sedang ditangani, Irfan masih belum dapat memastikan. Hal itu lantaran Pengadilan Negeri Tangerang pun belum mendapatkan keterangan resmi dari KPK.

“Katanya sih perdata, tapi kita belum tau apakah benar karena masih simpang siur. Jadi, lebih baik tunggu keterangan resmi dari KPK,” tandasnya.

Dia menambahkan, ada tujuh orang jajarannya yanh diamankan diantaranya yakni, hakim, panitera pengganti, pengacara dan juga pihak swasta. Hingga kini, ketujuh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK.

Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial RI, Aidul Fitri Ciada Azhari menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang menjadi, salah satu target pengadilan yang dipantau oleh Komisi Yudisial RI.

“Ya PN Tangerang ini memang sudah jadi target, kita dari KY sudah menyebar mata-mata untuk mengawasi hakim. Jadi banyak info yang masuk ke kita, tapi kita pilih PN yang bermasalah,” ujar Aidul saat menyambangi PN Tangerang, Selasa (13/3).

Aidul mengatakan mata-mata tersebut memang ditugaskan di beberapa wilayah. “Kita pantau PN yang sekiranya ada dugaan bisnis yang kuat. Khususnya kita sebar mereka di kota-kota besar,” imbuhnya.

Aidul juga mengkonfirmasi kebenaran adanya penangkapan hakim. “Intinya kemarin sore ada salah satu hakim yang ditangkap KPK. Ini sudah jadi wewenang kita hormati saja,” ucapnya.

Atas hal tersebut Aidul menegaskan jika terbukti ada pelanggaran, pihaknya akan menindak tegas. “Kalau langgar ini akan diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Lanjut Aidul, dia berharap para hakim mampu menjaga nama baik institusi. “Hakim Indonesia diminta berhenti untuk melakukan tindak suap, bukan hati-hati lagi. Karena hal ini dapat merusak diri keluarga dan pengadilan serta hukum,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK melakukan OTT pada seorang pejabat PN Tangerang. Pejabat tersebut yakni Panitera Pengganti, Tuti Atika. Kemudian penangkapan selanjutnya yaitu terhadap hakim, Wahyu Widya Nurfitri.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya OTT di PN Tangeranag. Operasi tersebut, kata dia, dilakukan pada Senin (12/03) sore hingga malam hari, pukul 20.00 WIB. Dalam operasi itu, pihaknya mengamankan sebanyak 7 orang serta sejumlah barang bukti.

“Tujuh orang telah kita amankan. Mereka semua dari unsur hakim, panitera, Pengusaha dan pihak swasta,” bebernya.

Sedangkan, lanjut Febri, barang bukti yang diaman meliputi rekaman, sejumlah uang serta berkas-berkas penting lainnya.

“Untuk nominal uang, jumlah pastinya belum bisa kita ungkapkan. Tapi perlu diingat semuanya masih terduga. Kita masih mendalami bukti-bukti yang lainnya,” ujarnya.

Dalam operasi tersebut, pihaknya pun berkoordinasi dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung. “OTT kali ini bukan hanya KPK. Namun kami bekerjasama dengan APH dan Bawas Mahkamah Agung,” tukasnya.(Harsono)

Facebook Comments
torabika