Pemprov Banten Hemat 500 Miliar, Kurangi Anggaran Perjalanan Dinas

Pemprov Banten Hemat 500 Miliar, Kurangi Anggaran Perjalanan Dinas

PaparazyNews.NET – Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Ranta Soeharta menjelaskan, bahwa dirinya kagum dengan adanya pencerahan serta menambah wawasan dalam birokrasi pemerintahan, saat salah satu narasumber penyidik KPK, Novel Baswedan yang menjelaskan bagaimana pentingnya mengenai kearsipan.

Menurutnya, arsip bukan hanya tumpukan kertas namun arsip adalah Simbol Perilaku dan Kinerja Pegawai sepanjang hidup dan bekerja nyata.

” Di setiap pemerintahan, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, hingga Kelurahan. Berkas dokumen itu untuk penyimpanannya selalu asal serta berantakan, setelah staff pegawai pulang,” ujar Ranta Soeharta.

Lanjut Sekda Pemprov Banten, mengatakan, bahwa terkadang saat dirinya berkunjung selalu melihat berkas – berkas dimeja hanya ditumpuk tanpa ditata rapi serta dibereskan, kita harus introspeksi diri ke depan.

” Memang saat kunjungan sering saya liat, berkas – berkas dokumen terkadang hanya ditumpuk tidak ditata rapi maupun dibereskan oleh Staff Pegawai baik Kab/kota, kecamatan maupun kelurahan. Saya berharap, kita harus introspeksi diri ke depan,” harap Ranta Soeharta saat dimintai keterangan seputar

Setelah Kita dikasih nasehat oleh tim BPK bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten perlu adanya penataan arsip di birokrasi, kita menangani tenaga non PNS sebanyak 600an saja kita sudah kewalahan,” ujarnya.

Usai menghadiri pembukaan Sosialisasi Arsiparis BPAD yang bertempat di salah satu Hotel ternama di Kota Serang, Kamis (9/6), Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ranta Soeharta mengungkapkan, ia sangat kagum dengan pernyataan penyidik KPK Novel Baswedan yang menjelaskan bagaimana pentingnya mengenai kearsipan, karena arsip bukan hanya tumpukan kertas namun arsip merupakan perilaku pegawai sepanjang hidup dan bekerja nyata.

“Setiap pemerintahan Provinsi, Kabupaten, kecamatan hingga kelurahan yang namanya berkas itu penyimpanannya selalu asal semerawut setelah staffnya pulang tanpa dibereskan ditata, kita harus introspeksi diri. Setelah Kita dikasih nasehat oleh tim BPK bahwa seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten perlu adanya penataan arsip di birokrasi, kita menangani tenaga non PNS sebanyak 600an saja kita sudah kewalahan,” ujarnya.

Menurutnya dengan adanya temuan BPK saat ini, diharapkan ini dapat menjadikan Banten dalam 15 tahun ke depan lebih tertata. “Kegiatan ke depan untuk BPAD harus yang betul-betul menyentuh masyarakat. Yang tidak langsung menyentuh kepentingan masyarakat dihapus saja karena membuang-buang APBD. Artinya bukan tidak boleh, tapi kurangi,” ucapnya.

Hal tersebut, lanjutnya, juga terkait dengan anggaran yang sering dipakai untuk kegiatan rapat atau perjalanan dinas. Seperti diketahui, Pemprov Banten bahkan sudah menghemat APBD hingga Rp.500 M dengan mengurangi perjalanan dinas.

” Saya mengurangi penggunaan kertas. Mulai sekarang saya pakai WA atau notepad saja, karena menurut KPK akan jadi berapa kontainer kalau setiap rapat, kita gunakan kertas,” Jawabnya.

Bagi Ranta Soeharta, bahwa untuk Pemrov Banten hasil dari penghematan biaya perjalanan tersebut, sudah siapkan untuk tahun 2017 nanti, akan dibelanjakan, misalnya untuk perbaikan infrastruktur masyarakat.

Serang, 09 Juni 2016
Penulis: Dede.Setiawan