PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG MESTI BIJAK DALAM MENERIMA PENGADUAN

oleh
BPMPTSP

Tangerang, 20 Juni 2016
PaparazyNews.NET – Pembukaan Pelayanan Perijinan pada saat akhir pekan satu hari selesai makin terus di tingkatkan, adapun ini di lakukan karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat ijin bangunan yang mereka miliki atau yang akan mereka bangun.

Bermottokan “One Day Service” BPMPTSP Kabupaten Tangerang melaksanakan programnya yang di mulai pukul 09:00 WIB setiap pekan ke tiga tiap bulan ini di buka khusus untuk melayani pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ,Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Non Penanaman Modal Asing (NPMA).

Dari fakta yang di lihat Sejak di buka pelayanan satu hari langsung selesai ini, Jumlah pemohon yang akan membuat ijin semakin banyak ini jelas menunjukkan layanan akhir pekan memang sangat di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, dimana bila hari biasa masyarakat memiliki kesibukan bekerja dan di akhir pekan mereka dapat mengurus perijinan ke BPMPTSP.

” Pelayanan ini merupakan perwujudan dari pelayanaan Prima kepada masyarakat sekaligus memangkas stigma pelaku usaha tentang alur proses pengurusan izin, Jika pemohon memenuhi persyaratan yang terlampir di lembar Formulir pembuatan ijin dapat langsung di proses ” terang Akip Samsudin, Kepala Badan BPMPTSP Kabupaten Tangerang.

Dalam pembuatan ijin IMB tidak dapat di lakukan dalam satu hari atau dengan waktu yang dapat di tentukan oleh Pemohon ijin di karenakan adanya alur proses yang di lewati di mulai dari pendaftaran Peruntukan lahan, Ijin Prinsip, Ijin Penanaman Modal, peninjauan dan periksaan lapangan guna peruntuk Ijin Prinsip dan IPPM.

Jika telah terbit ijin Prinsip selanjutnya di serahkan ke Dinas Tata Ruang untuk permohonan ijin selanjutnya tim Survei dari tata ruang akan ke lokasi tempat dan foto udara di sini terbagi beberapa Tim teknis yang telah di tentukan sub bagian wilayah masing-masing sesuai tidaknya bangunan tersebut berada di lihat dari peta Zona yang di tentukan Pemerintah, Jika telah selesai dari Dinas tata Ruang berkas tersebut di lanjutkan ke Dinas Cipta Karya untuk di lakukan survei kembali oleh Tim Teknis Cipta Karya dan di buatkan gambar sesuai titik Koordinat Lokasi yang di keluarkan oleh Dinas Tata Ruang, selesai alur proses dari dua Dinas tersebut berkas kembali ke BPMPTS dan di lanjutkan untuk perijinan selanjutnya di lihat dari Luas bangunan serta peruntukan.

Pemohon dapat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau UKL – UPL, di sinipun Dinas tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan para ahli Konsultan.

Jika ijin tersebut sudah selesai berkas dikembalikan ke BPMPTSP untuk di daftarkan IMB ( Ijin Membuat Bangunan ) dan di sinipun akan ada peninjauan dan perhitungan Luas Bangunan sesuai atau tidaknya dari hasil survei lapangan dinas terkait.

” Sering ditemukan adanya bangunan telah berdiri namun belum memiliki ijin itu yang perlu di sikapi, adapun terkadang bangunan sedang berlanjut ijin pun sedang di proses maka kita mesti bijak dalam menyikapi temuan tersebut jangan langsung menjust ataupun menyalahkan bekerja sesuai tugas fungsi sebagai Sosial Kontrol ” Dan menambahkan, bahwa Proses perijinan khususnya IMB tidak sebentar dan singkat, banyak tahapan yang mesti dilewati jelas Sultan salah satu sekjen LSM yang berlokasi di wilayah Tangerang.

“Alur proses pembuatan ijin memerlukan waktu yang tidak sebentar perlu tahap – tahap dan persyaratan yang mesti di penuhi pemohon jika persyaratan tersebut tidak di lampirkan maka kemungkinan proses ijin yang sedang berjalan akan terhenti menunggu persyaratan yang di tentukan dapat di penuhi oleh pemohon,” ujarnya.

Pemerintah khususnya Pemkab Tangerang sendiri, mesti bertindak tegas dengan adanya bangunan yang sudah lama berdiri dan beroperasi namun belum memiliki ijin IMB yang terkadang luput dari pantauan atau mungkin di duga ada kesepakatan tersendiri sehingga Perusahaan tersebut tetap produksi.

Adanya Surat Perintah yang nantinya akan di layangkan merupakan kebijakan dari Pemerintah agar masyarakat dan Pengusaha ikuti peraturan untuk membuat ijin IMB dan bila sedang dalam proses ijin masih bisa di lanjutkan hingga selesai.

” Kami berharap perbaikan pelayanan publik, mulai dari kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan, dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengurus izin dan tidak di persulit,” tegasnya Sultan.

Penulis: Widhi W.Karni