IDI MENOLAK JADI EKSEKUTOR

oleh

IDI MENOLAK JADI EKSEKUTOR

PaparazyNews.NET – Jakarta, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU 23 Tahun 2002 tentang Hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual akan segera dikirim ke DPR untuk segera disahkan.,

Jokowi memberi catatan mengenai pemberatan pidana berupa penambahan hukuman sepertiga dari ancaman pidana.

Perppu akan mengatur pemberatan pidana, hukuman kebiri, pemasangan alat deteksi Chip serta mengumumkan identitas pelaku kejahatan seksual ke publik. 


Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia tersebut.


Selama ini profesi dokter erat dikaitkan dengan pelaksanaan sanksi tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut,dokter sebagai eksekutor kebiri kimia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.


“Selain melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia kejahatan seksual anak merupakan kejahatan yang luar biasa , Kami setuju dengan adanya hukuman tersebut, namun di dalam pelaksanaan kebiri, jangan libatkan kami (dokter) sebagai eksekutor “ Jelas Oetama Marsis selaku Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam jumpa pers menyikapi Perppu Kebiri di Kantor Pengurus Besar IDI, Jakarta, Kamis (9/6/2016).


Perppu ini muncul setelah kasus pemerkosaan yang berujung kematian muncul di publik. Salah satu di antaranya kasus pemerkosaan yang menimpa YY di Bengkulu yang nyawanya dihabisi setelah diperkosa oleh 14 pelaku.

Oetama Marsis mengusulkan sebelum Perppu No.1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dijadikan sebagai UU di perlukan pembahasan mengenai pelaksana eksekusi tersebut. Pelaksana eksekutor bukan dokter yang anggota IDI.

Editor : Widhi