Hanya Bergaji 350 Ribu Perbulan, Guru Madrasah Diniayah Desak Pemkot Terbitkan Perwal

Kurang efektifnya perda diniyah yang telah disyahkan pada 2016 lalu berdampak kepada tingkat kesejahteraan guru madrasah diniyah dikota tangerang yang memasuki ke fase yang memprihatinkan

Hal tersebut lantaran jumlah honor yang diterima oleh para guru tersebut hampir tidak sebanding dengan kebutuhan pokok sehari-hari para guru tersebut.

Menurut M.Kohar, ketua forum komunikasi diniyah takmiliyah jumlah honor yang diterima para guru madrasah diniyah tersebut bervariatif antara 150 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah perbulan.

“Para guru Madin (madrasah diniyah) menerima honor sisa dari biaya operasional madrasah kisaran antara seratus limapuluh ribu hingga duaratus limapuluh ribu dan paling tinggi sekitar 350 ribu perbulan dan itupun untuk sekelas madin yang sudah cukup banyak memiliki murid,” ujarnya, saat dihubungi via selulernya, kemarin.

Ia menuturkan, sebagian besar para guru madrasah diniyah terpaksa mencari kerja sampingan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya dengan menjadi guru TK ataupun guru honor di Madrasah ibtidaiyah swasta.

“Kebanyakan dari mereka seperti itu, tapi bagaimana yang tidak memiliki kesempatan untuk mengajar di Madrasah Ibtidaiyah dan hanya mengandalkan pendapatan sebagai guru Madin,” kata Kohar.

Menurutnya dengan kondisi tersebut, otomatis menjadikan keberadaan madrasah diniyah mengalami penyusutan hingga 50 persen dari total jumlah madin yang ada di Kota Tangerang.

“Madin bisa jalan dan berkembang dengan baik untuk masa depan anak kita ya itu perda (diniyah) harus segera direalisasikan dengan dibarengi dengan peraturan walikota (Perwal) nah sampai saat ini belum ada perwal,” tukasnya.

Untuk itu, ia berharap kepada Pemerintah Kota Tangerang agar dapat segera menerbitkan peraturan walikota sehingga keberadaan Madrasah Diniyah di Kota Tangerang itu dapat berjalan dengan maksimal.

“Tentunya kalau ada perwal itu sudah pasti madrasah diniyah akan dipenuhi oleh siswa dan berdampak dengan tingkat kesejahteraan guru Madin,”jelasnya.

Kendati demikian, ia tidak menampik adanya campur tangan pemerintah kota tangerang dalam memberikan memperhatikan kepada guru madrasah diniyah meski statusnya disamaratakan dengan guru mengaji.

“Memang belum semua yang menerima insentif dari pemerintah yang sebesar tigaratus ribu sebulan, dan saya merasa itu kurang adil karna biar bagaimanapun insentif guru madrasah diniyah seharusnya dibedakan dengan insentif guru ngaji, karna kita mengajarkan layaknya disekolah seharusnya minimal disamakan dengan insentif guru sekolah yang berkisar enam ratus ribu rupiah,”harap Kohar.

Menanggapi hal tersebut, H.Dedi Mahfudin Kepala Kementrian Agama Kota Tangerang mendesak Pemeritah Kota Tangerang untuk segera menerbitkan peraturan walikota untuk menyelaraskan perda diniyah yang hampir dua tahun mati suri.

“Sudah hampir dua tahun ini perwalnya tidak juga kunjung jadi padahal banyak referensi yang bisa dijadikan untuk pembuatan perwal itu tapi kenapa sudah hampir dua tahun ini tidak ada kabar berita padahal draftnya saya dan FKDT sudah mengajukannya tapi tidak pernah diterima,”jelasnya.

Ia menyakini dengan terbitnya peraturan walikota yang mengatur tentang pelaksanaan perda tersebut diyakini dapat meningkatkan gairah madrasah diniyah yang mati suri tersebut.

“Madrasah diniyah itu mempunyai visi dan misi yang jelas yakni mencetak anak-anak yang berkualitas yang memahami ilmu agama,”tukasnya.

Oleh karenanya, ia mengajak kepada seluruh pemangku kebijakan untuk mempersatukan persepsi untuk mendukung pendidikan madrasah yang ada di Kota Tangerang ini baik MI, MTs, MA ataupun madrasah diniyah.

“Ga usah susah itu ada turunan dari undang undang sisdiknas itu PP 55 Tahun 2007 yang menyebut ada madrasah diniyah, ada majelis taklim dan itu merupakan keharusan bagi walikota untuk memastikan jalannya pendidikan keagamaan,”tukasnya.

Ia menuturkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut sudah tidak ada lagi alasan bagi pemerintah kota tangerang untuk sesegera mungkin menerbitkan peraturan walikota yang menyelaraskan perda diniyah tersebut.

“Nah sekarang kalau pemkot masih bicara tidak ada payung hukumnya sudah tidak lagi masuk akal, itu ada PP 55 tahun 2017, sudah pakai itu saja yang dijadikan acuan sebagai landasan hukumnya,” pungkasnya. (mam/yes)

Facebook Comments
torabika