Gubernur Banten Serap Aspirasi Honorer K1.

[BbsNews.Co.Id] Gubernur Banten Wahidin Halim menerima kunjungan honorer kategori 1 yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,  Selasa (23/5/2017). Kunjungan tersebut terkait permohonan kejelasan status honorer K1 yang sudah lima tahun terkatung-katung di Pemerintah Pusat.

Gubernur WH mengaku bahwa pihaknya akan segera menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara  dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait status 359 honorer kategori 1 di lingkungan Pemprov Banten. Menurutnya, sisa honorer yang belum diangkat ini tidak diberikan rasa keadilan yang sama dengan honorer K1 lainnya yang sudah terlebih dahulu diangkat.

“Iya, K1 itu dizalimi itu, harusnya kan mereka diangkat seperti teman-teman yang lainnya. Ini kenapa dimoratorium, saya juga belum tahu alasannya dari pemerintah pusat,” ujar WH.

Sesuai hasil verifikasi yang dilakukan terhadap pegawai honorer K1 ini, lanjut WH, semua syarat sudah terpenuhi. Oleh karena itu, pihaknya akan menanyakan alasan 359 honorer K1 tidak diangkat seperti yang lainnya.

“Nanti suratnya akan saya kirim ke KemenPAN-RB. Dulu gubernur yang lama juga sudah kirim surat, tetapi saya akan kirim kembali. Kalau memang ada persyaratan yang masih kurang, akan kita tanya apa kekurangannya. Ya kita bantu lah, kan mereka pegawai kita,” ujarnya.

Sementara itu,  ratusan honorer tersebut mendatangi gubernur untuk meminta kejelasan terkait status nya yang tak kunjung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negera (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kedatangan kesini, kita K1 merasa bukan ketinggal tapi ditinggal sama yang sudah diangkat yang jadi PNS.  Kesini ingin minta kejelasan kepada pemerintah daerah,” ujar sekretaris forum K1 M Ridwan kepada awak media.

Honorer yang bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda) Provinsi Banten ini menjelaskan,  dari 791 honorer K1, yang belum diangkat menjadi PNS sebanyak 359 orang.  Sudah lima tahun ratusan honorer tersebut belum mendapatkan kejelasan. Karena itu,  menurut Ridwan,  honorer berharap,  dengan kedatangan ini pemerintah Provinsi Banten akan fokus menyelesaikan 359 honorer yang sudah terkatung-katung selama lima tahun tersebut. (BNT)