DPRD Setujui LKPj Gubernur Banten Akhir TA 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2017.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Banten di Gedung DPRD, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (8/5).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah, DPRD Banten secara penuh menyetujui LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2017 dengan beberapa rekomendasi yang akan diajukan untuk penggunaan anggaran pemerintah provinsi Banten tahun 2018.

Sementara itu, atas hal tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada seluruh anggota DPRD Banten yang telah memberikan masukan serta rekomendasi, guna menata lebih pengelolaan keuangan dan laporan keuangan pemerintah menjadi lebih baik.

“Saya juga mengiimbau kepada semua lapisan pemerintah daerah, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, ataupun organisasi perangka daerah (OPD) untuk lebih keras lagi dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Karena saat ini, lanjut Gubernur, apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi belum bisa dinilai memuaskan. Kedepannya, Gubernur mengajak untuk meningkatkan layanan, program kerja, serta mempercepat target kerja guna menjadikan Banten lebih baik lagi.

“Saya juga mengingatkan para Kepala OPD dan seluruh jajarannya agar lebih fokus dalam merealisasikan seluruh program-program kegiatan yang telah, sedang dan akan dicanangkan,” harap Gubernur WH.

Sehingga, lanjutnya, apa yang menjadi target Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan visi misinya, dapat terwujud sesuai harapan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Terutama berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur mengajak para anggota DPRD Banten serta seluruh OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten untuk sama-sama menangkal hoax atau isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat.

“Saat ini persoalan hoax menjadi ancaman yang cukup serius dalam berjalannya pemerintahan kedepan, rasa saling percaya harus dipupuk guna menghindari terpecah belahnya semua lapisan masyarakat,” tukasnya. (mam/nda)

Facebook Comments
torabika