DIMANA KEBIJAKAN PEMKAB TANGERANG, TERKAIT PROSES PERIJINAN YANG SALAH SASARAN

oleh
DIMANA KEBIJAKAN PEMKAB TANGERANG, TERKAIT PROSES PERIJINAN YANG SALAH SASARAN

Tangerang, 20 Juni 2016
PaparazyNews.NET – Menyikapi adanya pengaduan tentang berdirinya bangunan tanpa mengantongi ijin IMB. Pihak Pemerintah Daerah melalui Satpol PP Kabupaten Tangerang pastinya akan melayangkan surat teguran (SP), adapun surat teguran itu ada beberapa tahap dari teguran pertama hingga terakhir.

Proses pembangunan yang rencananya akan didirikan Klinik di wilayah kampung Leles Kecamatan Pasar Kemis, proses ijin sudah dilakukan sebelum adanya pembangunan, adapun saat ini bangunan sedang di kerjakan sambil menunggu ijin – ijin selesai yang telah lama belum jadi masih proses juga.

Lambatnya proses ijin ditemukan kesalahan dalam melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang mestinya berlokasi di Kampung Leles, pemohon malah melampirkan Lokasi yang telah memiliki Ijin Membuat bangunan (IMB) yang berlokasi di Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis.

Dan dari pihak Dinas Tata Ruang pun langsung mensurvei Lokasi sesuai SKDU yang di lampirkan pemohon tanpa melihat Sertifikat Tanah yang jelas sesuai dengan lokasi yaitu di Kp.Leles Kel.Sindang sari Kec.Pasar Kemis, hingga Ijin Prinsip dan ijin lainnya telah di tanda tangani Bupati Kabupaten Tangerang terbit. Tentu saja pemohon komplain dengan telah diterbitkannya Ijin tersebut, yang lokasi Ijinnya tidak sesuai yang di mohonkan.

Berawal dari salah survei berdampak pada ijin- ijin yang lain, karena salah lokasi survei mengakibatkan proses perijinan diulang atau Revisi.

Hal itu menyebabkan proses perijinan yang memakan waktu tidak sebentar, sedangkan masyarakat sangat menanti dengan adanya pembangunan Klinik tersebut, maka sambil menunggu ijin yang sedang di Revisi dan berjalan, Pemohon membangun Klinik tersebut berbekal ijin lingkungan dan SKDU, karena ijin yang lain sedang dalam proses.

” Pemerintah mesti Bijak dalam menanggapi laporan terkait bangunan yang belum boleh di bangun sebelum mengantongi IMB, jika harus menunggu IMB terbit itu butuh waktu lama sedang di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan keberadaan Klinik tersebut untuk dapat berobat dikala Sakit butuh bantuan medis yang ada diKampung Leles, Ini menyangkut segi kemanusiaan,” Jelas Sultan, lebih lanjut mengatakan,

” Saat ini Masyarakat (pemohon) sudah berusaha mengikuti peraturan yang berlaku dengan membuat ijin, tetapi nyatanya jika perijinan tersebut lambat ataupun lama di buat oleh Dinas terkait, apa Bupati mau menegur dinas tersebut ? , Setidaknya masih banyak bangunan – bangunan berdiri di Kab.Tangerang belum mengantongi IMB, UKL–UPL, dll. Tapi seolah-olah adanya pembiaran atau mungkin di duga ada kesepakatan para oknum yang hanya mereka yang tahu, hingga tidak mencuat ke Publik,” tambahnya Sultan kembali menjelaskan.

Kebijakan serta Peraturan Pemerintah memang perlu di taati, tapi jika oknum dinas tersebut yang lalai dalam menjalankan tugas, apa mesti pemohon yang disalahkan? di lihat salah melampirkan SKDU? tapi jika petugas survei teliti dahulu berkas, sebelum ke lapangan diSertifikat tertera alamat lokasi yang ingin di bangun Klinik, jangan hanya di lihat SKDU yang dilampirkan itu hanya sebagai dasar bahwa Klinik tersebut, memang sudah berdiri dan akan membangun kembali diwilayah lain sesuai Sertifikat yang dilampirkan di berkas permohonan ijin tersebut. Saat akan melakukan Revisi alamat, pemohon dibebankan kembali biaya ulang survei yang tidak sesuai dan tidak tertuang didalam Perda.

Hingga berita ini di turunkan Berkas tersebut belum di jalankan, karena alasan pemohon belum menyerahkan uang BAP lapangan untuk Tim Survei dari Tata Ruang, sedangkan dilapangan Kontrol Sosial menanyakan IMB tersebut, mesti ada sebelum bangunan berdiri sesuai Peraturan yang ada.

Penulis : Widhi W.Karni