Di OKU Kini Ada Pos Pengaduan THR

oleh

Di OKU Kini Ada Pos Pengaduan THR

PaparazyNews.NET – BATURAJA, Menjelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Niaga, Informastika, Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (FSB Nikeuba) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), akan mengawal Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dengan membuka posko pengaduan bagi buruh yang tidak mendapatkan haknya. Sebab, aturan tersebut rawan diabaikan pihak perusahaan.

Ketua DPC FSB Nikeuba OKU, Naning Wijaya mengatakan, pada peraturan itu disebutkan bahwa bagi buruh yang memiliki masa kerja satu bulan sudah berhak menerima uang THR. Meski begitu, pihaknya menilai Permenaker tersebut belum menjadi jaminan bagi buruh memperoleh haknya. “Karena itu kami akan mengawal, mengawasi, dan mengontrol pelaksanaan Permenaker tersebut di lapangan. Kami menilai, pasti banyak pengusaha yang tidak patuh karena dinilai merugikan mereka,” ujanya didampingi Sekretarisnya Dewantara Jaya, (30/6).

Buruh yang tidak mendapat THR bisa mendatangi posko atau langsung datang ke Jalan Famili No 366 RT 07 Dusun VII, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, OKU, atau kirim email nikeubaoku@gmail. com/telp/fax 0735-7328715. Pihaknya FSB Nikeuba siap memperjuangkan dan membela hak THR buruh. Setelah memperoleh informasi valid, pihaknya siap memublikasikan nama-nama pengusaha dan perusahaan yang tidak memberikan THR kepada publik.

“Kami akan membuktikan dan menyampaikan berapa banyak pengusaha di OKU, yang tidak mematuhi aturan baru ini. Jika ada, kami akan publikasikan kepada publik,” tegasnya. Mereka berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, juga turut memantau seluruh perusahaan.

Disnakertrans, hendaknya jangan hanya memberikan imbauan melalui selebaran, tapi mendatangi perusahaan dan mengultimatum pengusaha yang tidak memberikan THR kepada buruhnya. Perusahaan yang tidak taat aturan harus mendapatkan sanksi tegas. “Harus disampaikan (kepada pengusaha) bahwa ada sanksi administratif, yakni pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang membandel,” tegas Naning.

Dewantara menambahkan, psimistis pengusaha akan menjalankan aturan baru mengenai THR tersebut. Apalagi mereka melihat komitmen pengawas dari Disnakertrans OKU, belum kuat menjalankan tugasnya dalam menindak perusahaan pelanggar aturan. “Karena itu, keberadaan kita (FSB Nikeuba) siap mengawal dan mendesak pemerintah untuk memastikan aturan itu terlaksana,” timpalnya.

Posko ini dibuat untuk menampung pengaduan buruh atas tindakan pengusaha nakal yang tak membayarkan THR pada buruhnya. Ia mengatakan bahwa pembukaan posko ini dilakukan di hampir semua kota/kabupaten se-Indonesia. “Pembukaan posko ini dilakukan terhitung H-7 hinggal H+7. pengaduan dari para buruh, nantinya akan ditindaklanjuti agar buruh dapat menikmati haknya di hari raya,” sambungnya. Perusahaan mesti membayarkan THR minimal H-7.

Kendati demikian, menurut mantan Ketua KPU OKU, ini masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha nakal. Celah ini, akan berpotensi dijadikan pengusaha nakal untuk segera menyudahi masa kerja buruh kontrak. Atau juga perusahaan menerima karyawan baru dengan masa kerja kurang dari satu bulan. “Pemerintah harus lebih jeli dalam mengawasi praktik pembayaran THR keagamaan. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan kontrak dan outsourcing,” imbaunya.

Sedangkan terkait besarnya THR, berdasarkan peraturan THR Keagamaan tersebut, bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka mendapat THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

“Bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan ternyata lebih baik dan lebih besar dari ketentuan di atas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada dua hal tersebut,” tuturnya.

Lebih jauh disampaikan, dalam peraturan tersebut, diatur juga mengenai pengawasan pelaksanaan pembayaran THR yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta adanya sanksi berupa denda dan sanksi admisnistratif terhadap pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran. “Jadi tinggal seberapa besar perhatian dan pengawasan pemerintah terhadap hak buruh di daerah ini,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Disnakertrans OKU, Hakim Makmun saat dikorfirmasi terkait sejauhmana pihaknya mensosialisasikan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan, dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan di wilayah kerjanya, hingga berita ini diturunkan tidak bisa terhubung.

Penulis : Ganesa