Developer Royal Cikupa Dikeluhkan Konsumennya

Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin kalimat tersebut tepat disematkan kepada Ade Suhaedih salahseorang calon pembeli Perumahan Royal Cikupa, Kabupaten Tangerang yang gagal memiliki hunian di perumahan tersebut namun uang muka yang telah disetorkan dipotong oleh pihak developer

Ade yang telah menyetorkan uang muka sebesar 70 Juta rupiah tersebut terpaksa menanggung kerugian hinggan jutaan rupiah lantaran pihak developer mengklaim uang tersebut dipotong untuk keperluan pembayaran pajak yang akan disetorkan kepada negara.

Menurut Ade, Kejadian tersebut berawal saat dirinya tertarik untuk memimiliki rumah di perumahan Royal Cikupa dengan menggunakan fasilitas KPR BTN namun ditolak oleh pihak bank.

Atas dasar penolakan tersebut, Pihak developer mengembalikan uang yang telah disetorkannya setelah dipotong sebesar 10 persen.

“waktu itu kita memberikan Booking Fee sebesar dua juta rupiah dan selanjutkan saya menyetorkan sisanya sebesar 68 tapi setelah ditolak oleh pihak BTN kenapa uang tersebut berkurang sampai 10 persen,”kata ade kepada wartawan Jumat (18/5) kemarin.

Ia menilai pemotongan sebesar sepuluh persen tersebut kurang masuk di akal dan terkesan dipaksakan dan merugikannya lantaran pihak developer beralasan uang tersebut digunakan untuk membayarkan pajak kepada negara

“yang membuat saya tidak habis fikir adalah, saya tidak pernah menerima kunci atas rumah tersebut, tapi kenapa saya dikenakan pajak PPN sebesar 10 Persen atas rumah tersebut, kan agak sedikit aneh,”keluhnya.

Atas kejadian tersebut, Ade yang sehari hari dikenal sebagai salahsatu ketua Jurnalis di wilayah provinsi banten tersebut menduga pihak developer mempermainkan uang konsumen yang telah disetorkan kepada PT Jaya Propindo tersebut.

“itu baru saya yang dipotong sampai dengan tujuh juta rupiah dan disana masih ada puluhan mungkin ratusan unit yang belum terjual, coba saja dikalikan dari jumlah tersebut dengan jumlah unit rumah yang belum terjual,”tukasnya.

Ade mengaku, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak Tangerang, seharusnya pihaknya tidak dikenakan pajak atas bangunan yang dibatalkan tersebut.

“saya sudah ke kantor pajak, dan mereka bilang pembatalan transaksi barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang faktur pajaknya telah diterbitkan maka faktur pajak tersebut harus dibatalkan,”kata Ade.

Selain itu, menurutnya, pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang menbuktikan bahwa terjadi pembatalan transaksi dan bukti tersebut dapat berupa pembatalan kontrak, atau dokumen lainnya yang menunjukan pembatalan transaksi.

Sementara itu, Sahlan perwakilan dari developer Perumahan Royal Cikupa saat dikonfirmasi via selulernya mengaku, dalam ketentuan setiap pembelian unit rumah ada booking fee dan setelah booking ada Surat Pemesanan Rumah (SPR).

“didalam surat yang dibubuhi tanda tangan konsumen disebutkan ketentuan salahsatunya kalau ditolak bank terkena potongan sepuluh persen dari total DP yang telah masuk, kalau batal atas kemauan konsumen dipotong sebesar dua puluh lima persen,”kata Sahlan.

Menurutnya, didalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaannya, penyusunan surat pemesanan rumah (SPR) tersebut salahsatu karna ada pembayaran PPN yang memang tanggungan dari konsumen.

“tiap developer juga pasti ada potongan, hanya saja nilainya bervariatif nah kita dasar penyusunan itu seperti itu dan potongan tersebut sudah diberitahukan sebelumnya ketika booking,”tandasnya.

Ia menambahkan,dasar pemotongan tersebut salahsatunya pajak dan memang harus ditanggung oleh konsumen karna yang pihaknya jual adalah harga setelah PPN.

“memang kalau PPN itu tanggungan konsumen kalau PPH itu kewajiban PT, dalam peraturan perpajakan setiap uang yang masuk baik itu dari cicilan DP atau pelunasan rumah itu sepuluh persennya mengandung PPN dan itu peraturan yang harus kita setorkan nah ketika konsumen batal karna ditolak oleh BANK, nah PPN yang sudah kita bayarkan kepada negara dan kita memiliki bukti faktur yang telah kami setorkan kepada negara,”kata Sahlan.(mam/yes)

Facebook Comments
torabika