Bos Aspal : Kami Sudah Koordinasi dengan DLHK

[ BbsNews.Com ] Pengurusan perizinan belum seluruhnya selesai, PT Claten Bersinar Sejahtera yang berlokasi di Kawasan Industri Jaha, Kecamatan Pagedangan,  Kabupaten Tangerang,  masih beroperasi.

Padahal,  Pemkab Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)  telah menyurati pabrik tersebut agar menghentikan proses produksi sampai seluruh perizinan dilengkapi.

Namun,  meski pengurusan  UKL-UPL  belum selesai pabrik tersebut tetap  beroperasi.

Menanggapi hal tersebut,  Kabid Wasdal DLHK Kabupaten Tangerang, Budi Khumaedi mengaku belum tahu jika pabrik tersebut masih beroperasi.  Padahal belum  memiliki kelengkapan izin UKL-UPL.

“Secepatnya kami akan cek ke lapangan. Jika benar pabrik tersebut masih beroperasi maka kami akan melakukan tindakan tegas, ” kata Budi,  Senin (28/3/2017).

Sementara itu,  saat dikonfirmasi, Direktur PT Claten Bersinar Sejahtera, Agus Rohmadi mengakui pihaknya telah disurati oleh DLHD. Bahkan,  kata Agus,  setelah menerima surat tersebut,  ia langsung melakukan koordinasi dengan pihak DLHK,  dan diizinkan untuk beroperasi.

“Siapa yang menyuruh agar pabrik kami menghentikan produksi. Kami sudah koordinasi dengan pak Nurhasan orang DLHK dan dibelohkan beroperasi, ” kata Agus melalui telpon selulernya, Selasa (28/3/2017).

Saat ditanya apakah UKL-UPL nya sudah selesai, Agus mengatakan sedang dalam proses.

“UKL-UPL sedang dalam proses. Semuanya sudah ok, kami sudah koordinasi dan dibolehkan beroperasi,”  ujarnya.

Untuk diketahui,  sebelumnya,  DLHK Kabupaten Tangerang, melayangkan surat ke  pabrik Aspal Mixing Plan (AMP) milik PT Claten Bersinar Sejahtera.

Dalam isi surat bernomor 660/182 DLHK tertanggal 27 Februari 2017 itu,  tertulis agar PT Claten Bersinar Sejahtera, menghentikan sementara proses produksi sampai seluruh perizinan dilengkapi.  Selain itu, pihak perusahaan juga harus membenahi cerobong asap serta menata dan membersihkan lingkungan sekitar pabrik.

Surat tersebut dilayangkan,  setelah DLHK melakukan Inpeksi Mendadak (Sidak) di PT Claten Bersinar Sejahtera. Dalam sidak itu, pabrik tersebut ditemukan tidak memiliki kelengkapan dokumen UKL-UPL.

Selain tidak memiliki izin UKL-UPL yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, cerobong asap pabrik tersebut juga belum memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan, sehingga berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 21.(Tim)