Ahok Meradang Karena Merasa DiJegal & Difitnah, Merelakan Kursi Gubernurnya bagi yang Ingin Ambil

0
Ahok Meradang Karena Merasa DiJegal & Difitnah, Merelakan Kursi Gubernurnya bagi yang Ingin Ambil


PaparazyNews.NET – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa aturan yang ada di UU Pilkada seakan dibuat DPR RI untuk menjegalnya agar dia tidak ikut Pilkada DKI 2017.

Kesal, Basuki atau Ahok merelakan jabatan gubernurnya kepada orang-orang yang menjegalnya itu.

“Itu kan memang orang – orang yang ngarep, saya enggak bisa ikut. Ya sudah, lu makan saja nih kursi gubernur kalau lu mau,” ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (08/06) Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Menurut Ahok mengatakan, selama ini, jabatan gubernur bukan untuk disalahgunakan dan jabatan gubernur juga bukan untuk memperkaya diri sendiri.

” Jabatan Gubernur bukan untuk disalahgunakan dan bukan juga untuk memperkaya diri sendiri, ” kata Basuki Tjahaja Purnama.

Lebih lanjut juga Ahok membeberkan, bahwa dirinya sudah bekerja keras untuk memakmurkan masyarakat Jakarta selama jadi gubernur. Namun, bagi dirinya merasa heran, justru banyak pihak yang mengganggunya, meski dia sudah bekerja keras. Sampai dirinya dijegal dan diterpa fitnah.

” Aku juga kerja keras kok di sini. Lu kok pengen banget kursi gubernur sih, ya lu ambil saja deh, kalau pengen buat saya enggak ikut. Saya difitnah dari Sumber waras, Luar Batang, dan reklamasi, apalagi yang kurang fitnahnya?” ujar Ahok.

Meski demikian, Ahok merasa tidak berhak mengajukan uji materi terhadap UU Pilkada tersebut. Ahok menyerahkan semuanya kepada KPU.

“Kalau uji materi, itu KPU dong yang ajuin. Yang keberatan kan KPU dong. Kita ikut saja,” ucap Ahok.

Memang diketahui, Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru disahkan pada rapat paripurna DPR, Kamis (02/06), yang isinya memuat ketentuan yang memperketat proses verifikasi kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen.

Adapun 2 (dua) jenis verifikasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada. Yang Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/­kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sedangkan yang Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan data KTP-nya.

Jika pendukung calon tak bisa ditemui, pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS dalam tiga hari, dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Jakarta, 08 Mei 2016
Penulis: Yudi Morrison

Facebook Comments