300 Orang Warga Desa Dangdang Melakukan Aksi Moral Di Depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.

oleh

[BbsNews.Co.Id] Sesungguhnya seluruh masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan keterbukaan informasi publik adalah hak semua lapisan masyarakat tanpa ada terkecuali, namun hingga hari ini kami sebagai masyarakat desa dandang kecamatan Cisoka kabupaten Tangerang belum mempunyai hak atas tanah yang kami punya yang berada di wilayah desa dandang terkesan di tutupi oleh konspirasi jahat PT.Bahada Wibawa Asih yang telah mengambil dan mematok tanah kami tanpa ada surat dalam bentuk apapun dan kami tidak pernah menjual tanah yang  d kami punya, untuk aksi moral kali ini kami membawa 300 masa agar tuntutan kami di terima oleh pihak pemerintah kabupaten Tangerang dan mengembalikan hak hak kami yang telah di rampas oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab ungkap Deden kordinator lapangan Aksi Moral kepada BBsNews.co.id pada (22/5) di tengah tengah Aksinya di depan Gedung DPRD kabupaten Tangerang.

Lanjutnya Bahwa kami atas nama warga Desa Dangdang sangat kecewa dengan adanya sertifikat hak milik kami yang berubah menjadi sertifikat hak guna bangunan milik PT.Bahanda Wibawa Asih, kami sebagai pemilik lahan tidak pernah merasa menjual kepada pihak mana pun maupun kami lelalang kemanapun kami bersama masyarakat desa dangdang dan  pemilik lahan mersa di rampas hak hak milik kami oleh jargon jargon pengusaha dalam melakukan aksi ini kami menuntut hak kami kepada pemerintah kabupaten Tangerang terutama DPRD sebagai wakil rakyat, BPN dan Bupati Tangerang untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kami alami lanjut Deden.

Kami bersama masyarakat desa dangdang akan terus melakukan aksi moral sebelum hak hak kami di kembalikan dan tuntutan kami diterima kami dari masyarakat desa dangdang menuntut kepada pihak BPN Kabupaten Tangerang agar menepati janji janjinya dan membuka ruang seluas luasnya kepada masyarakat desa dangdang untuk mengurus Sertifikat Hak Milik yang di biyayai oleh pemerintah kabupaten Tangerang dalam bentuk perona, kepada pihak BPN Kabupaten Tangerang dan para pejabat terkait untuk memberikan keterangan sejelas jelasnya terkait munculnya surat sertifikat SHM  yang kini beralih menjadi SHGB atas nama BWA, kepada pejabat BP2T Kabupaten Tangerang dan pejabat terkait untuk mendesak pihak PT.

BWA menghentikan pematokan terhadap tanah tanah warga sampai dengan ada titik terang atas hak milik kami milik warga masyarakat desa dangdang, kami meminta kepada DPRD kabupaten Tangerang untuk segera membentuk Pansus untuk menyelesaikan sengketa yang sedang kami alami terkait dengan lahan milik kami miliki warga desa dangdang, kami meminta kepada pihak pihak terkait dalam hal ini kepolisian untuk melakukan penarikan personil pasukan BRIMOB yang setiap Hari berada di desa dan kami dari masyarakat desa dangdang dan membawa senjata ralas panjang, itu adalah tuntutan semua warga desa  dangdang yang sangat berharap besar kepada pemerintah kabupaten Tangerang untuk bisa menyelesaikan permasalahan kami” jelas Deden. (Ladin)